Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA JUNI 2013

Images
Minggu ketiga bulan Juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 11 Juni, dengan agenda antara lain penyampaian hasil pemeriksaan BPK, pengambilan keputusan RUU pembentukan wilayah Musi Rawas Utara, dan penetapan calon anggota BPKN. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 11 Juni 2013
Rapat Raripurna 11 juni memiliki 4 agenda acara, namun sebelumnya, diberitahukan surat masuk dari Presiden, diantaranya perihal penyampaian RUU tentang perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan perpanjangan dan calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 dan usul Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pada agenda pertama,Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012, Ketua BPK melaporkan bahwa atas LKPP tahun 2012, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion). Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011. Pada tahun 2012, Pemerintah telah melakukan perbaikan signifikan dengan melakukan peningkatan ketertiban dalam inventarisasi penilaian pencatatan aset tetap dan aset lainnya. Laporan BPK ini untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, khususnya paket UU Keuangan Negara serta UU tentang BPK. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2012, disampaikan terdiri dari 6 buku, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
BPK mengungkapkan, masih ada kelemahan pengendalian dalam belanja bantuan sosial. Meskipun Pemerintah telah memperbaiki, namun dalam pemeriksaan tahun 2012 masih ditemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebasar Rp. 31,66 triliun.

Sebagian masalah tersebut ada yang berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan. Ada belanja bantuan sosial yang digunakan untuk pengadaan sarana/prasarana dan belanja operasional Satker Pemerintah Pusat/Daerah, yang tidak sesuai dengan hakekat belanja bantuan sosial. Atas hal tersebut, Pemerintah perlu menetapkan kualifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan bantuan sosial, serta membuat aturan yang tegas tentang kriteria penggunaan belanja bantuan sosial, mekanisme pertanggungjawaban dan perlakuan sisa dana Bansos pada akhir tahun guna memastikan efektifitas dana untuk menanggulangi resiko bantuan sosial.

BPK memberikan penekanan khusus terhadap berlarut-larutnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap penyelenggaraan dana pensiun PNS. Dalam pemeriksaan atas LKPP tahun 2007 dan 2010, BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah agar menyempurnakan regulasi pengelolaan dana pensiun PNS dan menyusun aturan teknis mengenai tata-cara pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT. Taspen (Persero). Dalam rangka pengelolaan resiko fiskal, perlu ada kejelasan status pengelolaan atas akumulasi potongan dan pensiun yang mencapai RP. 56,52 triliun dengan tetap memperhatikan kesejahteraan PNS. Pemerintah agar segera menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan program pensiun PNS.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, BPK juga mendorong agar Pemerintah mulai menyusun secara berkala laporan mengenai rancangan dan pencapaian kriteria transparansi fiskal dengan mengacu pada praktek-praktek transparansi fiskal yang baik. Pemerintah diharapkan mengintegrasikan pelaporan kinerja pencapaian program dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan 2012, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum diintegrasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Agenda kedua,Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di provinsi Sumatera Selatan. Mendahului keputusan Rapat Paripurna, Ketua Komisi II melaporkan bahwa pada Raker komisi II dengan Mendagri, Menkumham, Menkeu dan DPD-RI, dengan agenda Laporan Hasil Kerja Panja ke Pleno Komisi, telah menyepakati draft RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II. RUU ini merupakan 5 RUU sisa pembentukan Daerah Otonom Baru yang harus diselesaikan pada Masa Persidangan IV. Sebelumnya, telah diputuskan 14 RUU dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II dan Masa Sidang III 2012-2013.

Persetujuan atas pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan karena telah ada penyelesaian terhadap segmen-segmen yang bermasalah antara Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin melalui kesepakatan masing-masing pada tanggal 14 Januari dan 9 April 2013 yang difasilitasi Gubernur Sumatera Selatan. Maka persoalan batas antara Kabupaten Musi Rawas dengan Musi Banyuasin dianggap telah selesai. RUU ini terdiri dari 9 bab dengan 22 pasal. Pembentukan Kabupaten Muratara merupakan upaya dalam penataan daerah yang merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang-kendali Pemerintah yang sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembentukan kabupaten juga diyakini memperkuat dan memperkokoh daya saing sekaligus keutuhan negara. Kabupaten Muratara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari cakupan wilayah kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapoe, Karang Jaya, dan Ulu Rawas. Kabupaten Muratara memiliki luas wilayah keseluruhan + 6.008,55 km2 dengan jumlah penduduk + 195.689 jiwa pada tahun 2012, dan 89 desa/kelurahan. Terbentuknya kelembagaan DPRD dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan peronel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, menjadi kewajiban Pemerintah Sumatera Selatan untuk memfasilitasinya.

Agenda ketigaLaporan Komisi VI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) Periode 2013-2016. Ketua Komisi VI melaporkan bahwa Komisi VI telah melakukan fit and proper test atas calon-calon anggota BPKN sebagaimana diatur pada pasal 35 ayat 2 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa “anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR-RI”. Dalam tahap pembahasan, telah disetujui 23 calon anggota BPKN untuk menjadi anggota BPKN periode 2013-2016 yaitu: (1). Tony TH Sinambela; (2). Harry Boediarto Soewarto; (3). Aizirman Djusan; (4). Widodo; (5). Bambang Sumantri; (6). Yamin Ferryanto; (7). Albert Yusuf; (8). Nurul Yakin; (9). Firman Tumantara; (10). Huzna Gustiana; (11). Susianah; (12). Yusuf Shofi; (13). Bernadette Waluyo; (14). Djainal Abidin; (15). Soemali; (16). Fransiska Rungkat; (17). M Syamsudin; (18). Abustan; (19). Ardyiansyah; (20). David Tobing; (21). Atih Surjati; (22). Deddy Saleh; (23). Rifana Erni. Ke-23 calon anggota tersebut memiliki keahlian dan pemahaman yang baik terhadap tugas-tugasnya, dan bisa diandalkan untuk memegang amanah sebagai anggota BPKN yang menjadi pelindung bagi kepentingan konsumen. Namun pada sisi lain, diharapkan pula agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas moral yang tinggi. Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas ke-23 calon anggota tersebut untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPKN.

Agenda keempat, Penetapan Badan Wakaf Indonsia sebagai Pasangan Kerja Komisi VIII DPR-RI. Persetujuan ini didahului dengan pembahasan dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi DPR-RI.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000