Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JUNI 2013

Images
Minggu keempat bulan Mei sampai kedua bulan juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan pelaksanaan fungsi anggaran di Badan Anggaran, Komisi VII dan XI, dan komisi-komisi lain dengan pasangan kerjanya. Kegiatan berkaitan fungsi legislasi adalah akan dimulainya pembahasan RUU inisiatif DPR tentang Pertanahan, dan kegiatan muhibah Ketua DPR-RI dalam rangka hubungan bilateral. Berikut rangkumannya:

Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Atas usul inisiatif DPR-RI melalui keputusan Rapat Paripurna, DPR-RI telah menetapkan RUU tentang Pertanahan menjadi RUU DPR, untuk segera dibahas bersama pemerintah. Pada rapat konsultasi pengganti Bamus, ditetapkan AKD yang akan menangani pembahasan RUU ini, setelah datang surat dari Presiden bernomor R-19/Pres/05/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan pembahasan bersama DPR.
Di dalam penjelasan umum atas RUU tentang Pertanahan antara lain menyebutkan, bahwa pengaturan bidang pertanahan oleh UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) meliputi hal-hal yang bersifat pokok, sehingga dengan perjalanan waktu, berbagai hal yang belum diantisipasi perlu dilengkapi sesuai dengan dengan perkembangan di bidang ilmu, teknologi, sosial-ekonomi, dan budaya, untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Disamping itu, satu dasawarsa setelah terbitnya UUPA, kebijakan ekonomi makro yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ikut mewarnai pembentukan peraturan perundang-undangan pertanahan sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Berbagai kebijakan yang terbit pada masa itu tidak jarang telah menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip yang dianut UUPA.

Dampak dari penyimpangan tersebut dapat juga dilihat pada ketidak-konsistenan antara undang undang sumberdaya alam dengan UUPA terkait bidang pertanahan. Akibat lebih lanjut dari ketidakkonsistenan ini antara lain timbulnya berbagai konflik dan sengketa terkait akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya alam, disamping semakin mundurnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam.
Kondisi tersebut telah mendorong terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya alam yang dalam arah kebijakannya antara lain mengamanatkan untuk mengambil langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam.

Berdasarkan hal tersebut, dianggap perlu untuk menyusun UU tentang Pertanahan dalam rangka melengkapi dan menjabarkan pengaturan bidang pertanahan, mempertegas penafsiran, dan menjadi ”jembatan antara” untuk meminimalkan ketidaksingkronan antara UUPA dengan peraturan perundang-undangan sumberdaya aalam dalam kaitan dengan pertanahan.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000