Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT MEI 2013

Images
Minggu keempat bulan Mei ini kegiatan Dewan ditandai dengan rapat-rapat paripurna DPR pada tanggal 20 dan 23 Mei 2013. Kegiatan tersebut dalam bentuk Keterangan Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran DPR dan kegiatan lain yang rinciannya sebagai berikut.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Dalam Rapat Paripurna 23 Mei, DPR telah memberikan persetujuan atas Draft RUU usul inisiatif Baleg DPR menjadi RUU DPR tentang Keuangan Negara. Latar belakang diusulkannya RUU ini adalah: Dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam hal keuangan, disebutkan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU. Hal-hal lain mengenai keuangan negara juga diatur dalam UU berikutnya, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan UU Pokok dalam Pengelolaan Keuangan Negara sebagai produk hukum nasional. Kelahiran UU No 17 tahun 2003 diiringi kelahiran UU berikutnya yaitu UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebagai produk nasional yang menggantikan ketentuan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial belanda, kelahiran 3 UU ini yang biasa disebut dengan UU Paket keuangan sangat membanggakan dan memberikan aturan yang lebih jelas, bagaimana keuangan negara harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh negara, sehingga tujuan bernegara seperti yang diamanatkan konstitusi, bisa dicapai.

Namun demikian, substansi UU keuangan negara, bukanya tanpa ketidak sempurnaan. Pada tahap implementasi pun mengalami persoalan-persoalan dikemudian hari, dan mengalami kompleksitas, baik berkaitan dengan pengelolaan dana pihak ketiga, definisi keuangan negara, postur APBN maupun APBD yang lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai dan barang, tidak sinerginya perencanan dan penganggaran, mekanisme check and balances dalam pembahasan RAPBN/RAPBD yang belum optimal, dan sebagainya.

Melihat kompleksitas tersebut, maka Prolegnas jangka menengah 2010-2014 dan prolegnas prioritas 2013 menganggap penting untuk melakukan revisi UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang penyiapannya diserahkan pada Baleg.

Beberapa permasalahan yang mengemuka dalam pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dianggap perlu dilakukan revisi antara lain: (1) tentang kesejahteraan rakyat. Postur APBN sebagai pengejawantahan UU Keuangan Negara tergerus pada biaya rutin Pemerintah dan kurang mencerminkan pada pembangunan kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. (2) tidak jelasnya pengaturan mengenai pengelolaan dana pihak ketiga/perwalian (trustee fund) oleh Negara, seperti dana haji atau sejenis yang dikelola oleh Negara. (3) Belum sinerginya antara perencanaan dan penganggaran. Dalam penyusunan APBN lebih mengutamakan kepentingan ego sektoral. (4) terdapat pengaturan yang tidak sinkron antara UU tentang Keuangan Negara yang menempatkan kekayaan negara, yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah/Badan Hukum sebagai salah satu objek Keuangan Negara dan dikelola sebagaimana keuangan publik, sementara di lain pihak, pengaturan mengenai BUMN diatur dalam UU tentang BUMN. Dan, UU tentang perseroan terbatas untuk dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip tata kelola korporasi dan untuk badan hukum seperti Perguruan Tinggi telah diatur dengan UU tentang Perguruan Tinggi.

Sistematika atas RUU ini terdiri dari 11 bab dan 62 pasal. SedangkanMuatan Materi yang dirumuskan dalam RUU ini meliputi 13 ketentuan, antara lain: ruang lingkup atau cakupan keuangan negara; asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara; perubahan siklus anggaran daerah yang dimulai 1 april-31 maret, sementara untuk siklus APBN tetap, dimulai 1 Januari-31 Desember; pensinergian perencanaan dan penganggaran dengan mengatur wewenang Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan dalam proses perencanaan dan penganggaran dan hubungan kedua dalam proses tersebut; Penyusunan dan Penetapan APBN/APBD; Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Bank Central, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing; Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat dan sebagainya. 



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000